Kemdikbud Sebut Agama dan Penghayat Kepercayaan Dua Domain Berbeda

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengatakan agama dan penghayat kepercayaan dua domain yang berbeda. Kemdikbud menilai penghayat kepercayaan saat ini dominan tradisi dan budaya.

“Kalau sekarang definisinya dianggap sebagai tradisi,” kata Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid kepada Metrotvnews.com, Kamis 9 November 2017.

Dari sisi nilai-nilai budaya, tentu keberadaan kelompok penghayat kepercayaan menambah khazanah budaya nusantara yang beragam. Ini menjadi tugas dari Kemdikbud untuk melestarikan nilai dan tradisi yang sudah ratusan tahun turun temurun. “Kita kan enggak ikut campur mengurusi isi dan bentuk dari kepercayaannya,” ujar Hilmar.

Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 70-an. Meski tak mencampuri kepercayaan yang mereka anut, Kemdikbud tetap menjamin para penghayat kepercayaan bisa menjalankan kepercayaan yang mereka yakini. “Dianggap sejalan dengan koridor dan tatanan negara hukum, ya engga masalah,” ucapnya.

Sementara dari sisi urusan agama dalam status sipil, hal itu menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejatinya berdampak kepada Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil. Adapun apakah penghayat kepercayaan sesuai dengan enam agama resmi di Indonesia yang diakui menjadi urusan Kementerian Agama.

“Karena bukan domain kita menentukan mana yang sejalan dengan sistem hukum Indonesia mana yang tidak,” pungkasnya.

Dari data Direktorat Kepercayaan YME dan Tradisi Kemendikbud mencatat ada 187 kelompok penghayat kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi di Tanah Air. Jawa Tengah menjadi provinsi terbanyak penghayat kepercayaan dengan 53 kelompok.

Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Putusan ini membuat penghayat kepercayaan mendapatkan pengakuan negara dalam sistem administrasi kependudukan.

Permohonan uji materi dengan perkara 97/PUU-XIV/2016 itu diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim. Para pemohon merupakan penghayat kepercayaan dari berbagai komunitas kepercayaan di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *