BNN Minta Wewenang Penyadapan

Kepala BNN Irjen Heru Winarko ingin mengadopsi pola kerja KPK di lembaganya. Mantan Deputi Penindakan KPK itu ingin BNN bisa melakukan penyadapan dan tindakan lebih dari sekadar rehabilitasi terhadap pengedar ataupun bandar barang haram tersebut.

“Saya harapkan dukungan (semua pihak) untuk memberantas narkoba. Sekitar 60% peredaran narkoba berasal dari luar negeri. Kami juga akan memperkuat koordinasi intelijen dengan berbagai negara seperti Tiongkok. Untuk menjalankan mandat Presiden, yaitu mengadopsi sistem KPK, kami butuh payung hukum agar BNN bisa bertindak seperti penyidik KPK,” kata Heru dilansir dari Media Indonesia, Selasa, 6 Maret 2018.

Akan tetapi, lanjut Heru, pihaknya akan memperbaiki sistem kerja dan sumber daya manusia di BNN terlebih dulu. Heru berkeyakinan dalam hal kemampuan bekerja tidak ada bedanya antara BNN dan KPK.

“Dalam pemberantasan korupsi dan narkoba, kerahasiaan informasi menjadi hal paling utama. Kalau kita bisa menekan permintaan terhadap narkoba, penawaran akan ikut berkurang. Demandnya banyak yang akan kami potong,” ujar Heru.

Revisi undang-undang

Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Antinarkotika, Henry Yosodiningrat, menilai berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, wewenang BNN untuk bekerja menyerupai KPK seperti memiliki izin untuk menyadap memerlukan payung hukum baru. Sebab, dari 155 pasal yang ada dalam UU itu, BNN hanya diberikan wewenang 37 pasal.

“Selebihnya itu kewenangan Kemenkes dan Badan POM. Dalam situasi darurat narkoba, menunggu revisi UU Narkotika akan memperlambat BNN memerangi narkoba. Karena itu, Presiden perlu mengeluarkan perppu agar mandat mengejar, menindak, dan menghajar para bandar narkoba bisa terus berjalan,” ungkap Henry.

Sebagai anggota Komisi III DPR, Henry mengaku telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan perppu agar pemberantasan narkoba semakin progresif lagi.

“Kalau ditanya segenting apa, 50 orang dalam sehari meninggal. Kemudian anak bangsa yang kecanduan ada 5 juta orang. Ancaman pidana mati sudah ada. Kita diserbu berton-ton (narkoba),” lanjut Henry.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera mengajukan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat peredaran barang haram itu sudah amat mengkhawatirkan sehingga perlu payung hukum yang lebih kuat.

“DPR jihad melawan narkoba. Kami meminta Baleg DPR merevisi UU Narkotika yang merupakan inisiatif pemerintah. Bila perlu, revisi UU Narkotika menjadi inisiatif DPR sebagai komitmen kami memerangi narkoba,” kata Bambang dalam pidato pembukaan masa sidang 2017-2018, kemarin.

Mantan Kepala BNN Komjen Budi Waseso meyakini Heru Winarko mampu mewujudkan mandat Presiden untuk menciptakan praktik good corporate governance di dalam tubuh BNN.

“Beliau punya pengalaman sebagai kepala di KPK. Saya manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Ke depan, BNN diharapkan bisa lebih baik dan semakin sempurna,” tandas Budi Waseso.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *