Hati-hati Dengan Jual Beli Kursi Berkedok Jalur Mandiri di PPDB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan tidak boleh ada jalur lain di luar aturan Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Apapun bentuknya, praktik jual beli kursi sekolah dilarang, termasuk jalur yang belakangan dikenal dalam PPDB dengan Jalur Mandiri.

Hati-hati Dengan Jual Beli Kursi Berkedok Jalur Mandiri di PPDB

Muhadjir menegaskan, Jalur Mandiri berpotensi memberi celah bagi terjadinya praktik pungutan liar dalam PPDB. “Kami sudah tegaskan, jual beli kursi apa pun dalihnya tidak boleh dilakukan. Termasuk dikamuflase dengan istilah-istilah yang tidak ada dalam peraturan, misalnya jalur mandiri,” tegas Muhadjir seperti dikutip dari Antara, Kamis, 5 Juli 2018.

Penegasan tersebut disampaikan Muhadjir untuk mersepon beragam pengaduan dari
masyarakat tentang adanya potensi pungutan dalam PPDB yang mengatasnamakan Jalur Mandiri. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menambahkan pihaknya juga sudah meminta agar Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.

“Sedangkan untuk iuran biaya, baru boleh dilakukan setelah siswa diterima di sekolah, bukan menjadi syarat untuk diterima,” tegas Muhadjir.

Iuran tersebut pun harus melalui komite sekolah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada, terutama dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Totok Suprayitno, mengatakan pihaknya menerima sekitar 30 pengaduan mengenai PPDB. “Keluhan masyarakat mengenai PPDB beragam, terutama mengenai adanya kecurangan dalam PPDB, kebijakan PPDB hingga pertanyaan mengenai PPDB,” sebut Totok.

Totok menambahkan pengaduan masyarakat yang masuk, salah satunya membahas mengenai adanya Jalur Mandiri yang mengharuskan orangtua membayar sejumlah uang sebelum diterima di sekolah tertentu. Pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk melakukan audit khusus ke lapangan terkait pengaduan tentang keberadaan jalur mandiri.

Sejumlah warganet juga mengeluhkan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam PPDB. Pasalnya dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPD disebutkan bahwa kuota siswa dari keluarga miskin ditetapkan minimal sebanyak 20 persen. Akun Instagram @billlaaaaff misalnya mengeluhkan dirinya yang tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan karena terbentur zonasi.

Sementara temannya yang menggunakan SKTM dapat langsung diterima. “Padahal mereka yang punya SKTM belum tentu tidak mampu, dan temen saya yang punya SKTM malah hidupnya lebih enak dibanding saya. Saya tidak mengerti Pak, saya bimbingan belajar ke sana-sini, malah hasilnya kesaing sama keluarga miskin palsu,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *