Perayaan Paskah di Monas Sempat Ditentang

Pihak Gereja Bethel Indonesia (GBI) Glow mengaku sempat mendapat penolakan terkait penyelenggaraan perayaan Paskah di kawasan Monumen Nasional (Monas). Penolakan tersebut justru datang dari kalangan kristen.

Humas P‎askah GBI Glow Ronny Rompas ‎mengatakan, di media sosial banyak penolakan dari umat kristiani lainnya. Mereka yang menolak menyebut, perayaan paskah tak perlu digelar besar-bersaran di tanah lapang yang luas.

Selain itu, perayaan keagamaan juga pernah dilarang oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. S‎edangkan alasan lainnya, sangat ditakutkan perayaan Paskah di Monas hendak bersaing dengan Reuni 212 yang digelar umat muslim pada akhir tahun lalu.

“Ada yang bilang ini tandingan 212. Kami bilang, bukan tandingan karena sebelum 212 kami sudah lakukan tahun 2015. Kami jelas ini doa ibadah untuk jemaat, kota, dan negara,” ucap Ronny, ditemui di Monas, Jakarta, Minggu, 1 April 2018.

Bagi kalangan yang menolak, Ronny menyampaikan pesan, berdasarkan pernyataan Alkitab, acara Paskah ‎harus dilakukan di alam terbuka. Peristiwa itu terlihat mulai dari peristiwa penyaliban hingga Yesus bangkit dari kubur.

“Dan prinsip pertama kami, kami sudah lakukan dan berkali-kali gereja biasa bikin acara di sini. Lingkungan Monas,” jelas dia.

Pihak GBI Glow pada akhirnya tetap melaksanakan Paskah di lapangan Monas. Pelaksanaan tersebut juga telah mendapat restu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Meski banyak penolakan, banyak umat kristen yang datang untuk merayakan rasa syukurnya perayaan Paskah di Monas.‎ Ribuan jemaat GBI Glow memadati kawasan Monas sejak pagi tadi demi mengikuti perayaan Paskah. Perayaan ini merupakan‎ salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan.

Perayaan Paskah di Monas yang digagas GBI Glow kali ini merupakan yang kedua kalinya. Pertama kali perayaan Paskah yang digelar di Monas terjadi pada 2015.

Para Driver Uber Tidak Suka Jika Mereka Pindah ke Grab

Grab telah mengakuisisi Uber kawasan Asia Tenggara untuk memperbesar bisnis perusahaan. Namun kebijakan itu tak sepenuhnya disenangi para sopir (driver).

Para Driver Uber Tidak Suka Jika Mereka Pindah ke Grab

Driver Uber Indonesia yang terkena dampak akibat kebijakan itu mengeluhkan keputusan manajemen Uber. Salah satunya driver Uber yang ditemui tim Medcom.id adalah KS (inisial), ia mengungkapkan lebih senang menjadi driver Uber ketimbang Grab.

KS kerap mendapatkan cerita miring dari driver Grab. Salah satunya kebijakaan perusahaan yang dinilai memberatkan driver.

“Kalau saya sih enakan Uber kak. Kalau Grab, drivernya juga banyak ngeluh,” kata KS kepada Medcom.id di Jakarta, Jumat 30 Maret 2018.

Senada dengan KS, driver Uber lainnya yaitu S (inisial) juga mengatakan hal yang sama. Ada beberapa kebijakan Grab yang memberatkan para driver.

Kebetulah, S tak hanya terdaftar sebagai driver Uber tapi juga Grab. Namun, ia lebih sering menggunakan aplikasi Uber sebab kebijakan yang dinilai tak memberatkan.

“Pengennya sih enggak gabung. Saya juga punya dua aplikasi. Grab serta Uber. Tapi yang sering dipakai Uber. Kalau Grab aturannya banyak. Kalau Uber bebas,” ujarnya.

S yang juga menjadi satpam salah satu perusahaan swasta di kawasan Pasar Minggu menuturkan, Grab mengharuskan driver menyetor sejumlah uang jika ingin mengambil penumpang. Sesertagkan kebijakan manajemen Uber tak demikian.

“Grab kalau mau narik arus nyetor dulu baru bisa narik. Kalau Uber kan enggak,” ungkapnya.

Seperti diketahui, dikutip dari laman resmi Grab.com, pada Maret 2018 lalu secara resmi Grab mengumumkan akusisi terhadap operasional Uber di Asia Tenggara. Kesepakatan tersebut merupakan yang terbesar yang pernah dijalin antara perusahaan internet di Asia Tenggara.

Grab akan mengintegrasikan bisnis layanan pemesanan kendaraan serta pesan-antar makanan milik Uber di kawasan Asia Tenggara ke platform transportasi multi-moda serta fintech yang telah dimiliki Grab.

Melalui penggabungan bisnis ini, Grab mengklaim akan menjadi mobile platform online-to-offline (O2O) nomor 1 di Asia Tenggara serta menjadi pemain utama dalam bisnis layanan pesan-antar makanan.

Permintaan Komisi IX Agar BPOM Segera Menarik Semua Obat yang Mengandung Babi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta untuk menarik sejumlah obat yang diduga mengandung enzim babi dari pasaran. Permasalahan ini diharapkan dapat segera tuntas.

Permintaan Komisi IX Agar BPOM Segera Menarik Semua Obat yang Mengandung Babi

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, memberikan waktu satu bulan kepada BPOM untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Anggota Komisi IX DPR lainnya juga menyuarakan hal serupa.

“Kami memberikan tenggat waktu satu bulan, agar BPOM menarik obat yang mengandung enzim babi secara massal,” ujar Dede, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018.

Dede menjelaskan, hingga saat ini Komisi IX DPR masih menerima keluhan dari masyarakat mengenai beredarnya produk obat yang mengandung babi di pasaran.

“Kami menerima keluhan dari masyarakat bahwa di antara 13 produk enzim, masih ada yang dijual melalui online. Ini harus ditarik dari pasaran, baik sifatnya penjualan luar jaringan atau pun daring,” ungkap Dede.

Jangan Anggap Sepele, Ayah Berperan Penting dalam Keberhasilan Menyusui
Dia menjelaskan produk obat maupun suplemen tergolong produk farmasi yang sensitif. Apalagi telah terjadi kasus kontaminasi kandungan babi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya muslim seharusnya hal seperti ini bisa dihindarkan.

“Masalahnya kan mengandung babi. Memang benar, banyak obat mengandung babi, tetapi khusus Indonesia negara yang mayoritas muslim perlu diberikan kata-kata mengandung babi. Biasanya ada kode tertentu, sehingga masyarakat bisa menentukan sendiri dia mau menggunakan produk itu atau tidak,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali (Fraksi PAN) juga menilai BPOM kurang transparan dalam menyikapi kasus produk enzim yang tercemar DNA babi. BPOM diminta untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Selama ini yang ramai kan dua produsen, nyatanya ada 15 produsen. Produknya juga mengandung pancreatin. Dari 13 produk, satu katanya tidak terbukti, empat mengembalikan izin edar dan tarik produk. Nah yang 13 ini kasusnya apa, harus dijelaskan. Jangan diam-diam saja. Jangan-jangan kasusnya sama,” kata Ali.

Makanan Kedaluwarsa Adalah Tugas BPOM Menurut Kadinkes Jakarta

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengaku tak memegang kendali soal penindakan terhadap distributor yang mengedarkan makanan kedaluwarsa. Penindakan sepenuhnya tugas Baserta Pengawas Obat serta Makanan (BPOM).

Makanan Kedaluwarsa Adalah Tugas BPOM Menurut Kadinkes Jakarta

“Itu tanggung jawabnya BPOM sebab kalau kedaluwarsa itu izinnya ke mereka (BPOM),” tutur Koesmedi kepada Medcom.id, Senin, 26 Maret 2018.

Penindakan makanan kedaluwarsa ini berlaku untuk makanan dalam negeri maupun impor. Koesmedi menyatakan Dinas Kesehatan hanya bertindak mengikuti arahan dari BPOM, salah satunya menyisir di tempat-tempat penjualan makanan.

“Ya kan balai besar pengawasan obat serta makanan, jadi mereka yang tanggung jawab. Kita cuma ikut kalau diajak sweeping sama mereka. Kalau kita menemukan unsur baru di lapangan, tapi tanggung jawab utamanya ada di mereka (BPOM),” ungkap dia.

Menurut dia, BPOM belum mengeluarkan tindakan lebih lanjut terhadap isu produk makanan kedaluwarsa. Biasanya, tindakan lebih lanjut nantinya dilakukan oleh tim yang terdiri dari kumpulan beberapa pihak.

“Timnya itu ada dia (BPOM), ada kita (Dinkes DKI), ada UKM. Tapi izinnya kan sama BPOM,” kata Koesmedi.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari BPOM terkait makanan impor kedaluwarsa, termasuk soal cacing di dalam produk sarden kaleng impor hasil penggerebekan di Jakarta. Dinkes pun mengaku tak memiliki wewenang untuk mengingatkan BPOM.

“Pokoknya kita cuma memberikan pendampingan, kalau ada urusannya sama makanan itu meracuni orang atau sebagainya itu ke kita. Tapi kalau misalnya itu barang kedaluwarsa, itu mekanismenya ada di mereka (BPOM), bukan di kita,” pungkas dia.

Kemenaker Akan Melakukan Upaya Untuk Membantu TKI Bermasalah

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah berupaya keras memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia (PMI). Selain itu pemerintah juga telah berupaya keras membantu penyelesaian PMI bermasalah seperti kasus yang dialami Zaini Misrin.

Kemenaker Akan Melakukan Upaya Untuk Membantu TKI Bermasalah

Sayangnya nasib Zaini harus berakhir di Arab Saudi pada Minggu, 18 Maret 2108. Pria asal Bangkalan itu telah di eksekusi mati karena diduga telah membunuh majikannya yang bernama Abdullah bin Umar al-Sindi.

“Sungguh-sungguh berupaya memberikan bantuan. Kedua, pemerintah bagaimanapun harus menghormati hukum di tempat TKI berada sehingga pemerintah jamin perlakuan TKI lebih fair,” ujar Kepala Biro Humas Kemenaker Sahat Sinurat di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 23 Maret 2018.

Ia mengatakan seluruh lembaga pemerintah telah bersinergi dalam memberikan bantuan kepada PMI yang bermasalah. “Kemenaker, Kemenlu, BNP2TJI, dan Atase Ketenagakerjaan bekerja sama bagaimana mmberikan bantuan,” katanya.

Bekerja sebagai sopir di Arab Saudi, Zaini yang merupakan TKI legal ini dituduh membunuh majikannya yang bernama Abdullah bin Umar Munammad Al Sindy. Kemudian, Zaini ditangkap pada 13 Juli 2004 silam.

Zaini divonis hukuman mati pada 17 November 2008. Zaini juga mengaku bahwa mendapat tekanan dari aparat Arab Saudi untuk membuat pengakuan bahwa dia melakukan pembunuhan, yang ternyata tidak pernah ia lakukan.

Dalam proses peradilan, Zaini hanya didampingi penerjemah asal Arab Saudi yang ternyata turut serta melakukan pemaksaan pengakuan tersebut.

Migrant Care juga mendesak agar Indonesia secepatnya mengirimkan nota protes kepada Kerajaan Arab Saudi terkait eksekusi mati.

Pemerintah Dinilai Belum Mampu Melindungi TKI

Migrant Care menilai upaya pemerintah melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) belum cukup. Masih ada buruh migran yang tersangkut kasus hukum, namun lolos dari pengawasan pemerintah.

“TKI kita masih ada yang dieksekusi mati, saya rasa sangat tidak cukup peran dari pemerintah,” kata Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah kepada Medcom.id, Kamis, 22 Maret 2018.

Pemerintah masih dianggap kurang melindungi warga negaranya. Menurut Anis, hubungan diplomatik antarnegara tidak berdampak baik terhadap perlindungan TKI.

“Sebelumnya ada TKI Adelina Sau yang disiksa sampai meninggal. Beberapa hari lalu Santi Restauli Simbolon meninggal, jenazahnya disimpan di lemari. Saya harus jawab apa, ya tidak cukup!” tegas Anis.

Anis berharap pemerintah bisa melakukan pendekatan lain, terutama kepada negara yang menjadi tujuan para buruh migran. Jika Harus ada upaya lain yang ditempuh untuk meringankan jeratan hukum bila TKI terjerat kasus.

“Contoh kasus Zaini, pendekatan dengan ormas Islam dioptimalkan untuk diplomasi dan berkomunikasi dengan para tokoh agama Arab Saudi. Barangkali bisa melibatkan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI),” tutur Anis.

Data Pelanggan Seluler Bocor Dibantah Oleh Menkominfo Serta Operator

Menteri Komunikasi Serta Informatika Rudiantara membantah ada kebocoran data pelanggan dalam proses registrasi ulang kartu seluler prabayar. Rudiantara menyebut yang terjadi adalah penyalahgunaan data pelanggan.

Data Pelanggan Seluler Bocor Dibantah Oleh Menkominfo Serta Operator

“Saya sering tegaskan, tak ada kebocoran data. Kita tak punya database-nya, yang punya di Dukcapil (Kependudukan Serta Catatan Sipil Kemendagri),” kara Rudiantara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Senin, 19 Maret 2018.

Rudiantara menjelaskan, ketika data pelanggan masuk ke operator telepon seluler, maka akan langsung dikirim untuk dilakukan validitas oleh Dukcapil. Proses itu dilakukan menggunakan Virtual Private Network (VPN).

“Jadi kami jamin aman,” ujarnya.

Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah memastikan proses registrasi ulang aman. Ririek menyebut seluruh operator seluler telah memiliki sistem perlindungan data konsumen yang baik.

“Kami sudah memiliki stkamurdisasi keamanan melalui ISO 270001,” ujar Ririek.

Kemenkominfo Serta petinggi operator seluler hari ini dipanggil Komisi I DPR. Pemanggilan terkait dugaan bocornya data pelanggan akibat registrasi ulang kartu prabayar.

Jokowi Diminta Menghubungi Raja Salman Perihal Eksekusi Mati Salah satu TKI

Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pereira meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menghubungi Raja Salman terkait eksekusi mati tenaga kerja Indoensia (TKI) Muhammad Zaini Misrin, kemarin. Eksekusi hukuman pancung itu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.

Jokowi Diminta Menghubungi Raja Salman Perihal Eksekusi Mati Salah satu TKI

“Sebaiknya pemerintah Indonesia secepatnya menghubungi Raja Saudi Arabia untuk mendapat penjelasan mengenai hal itu,” kata Andreas di ruang Komisi I DPR RI kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Maret 2018.

Komunikasi langsung kepala negara penting demi menjaga hubungan baik ke2 negara. Menurutnya, memutuskan hubungan diplomatik tak perlu ditempuh meski tindakan Arab Saudi kurang elok.

“Hubungan diplomatik itu sangat tinggi harganya. Oleh sebab itu, tanpa hubungan diplomatik kita tak bisa memperoleh kejelasan diplomasi,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Prioritasnya saat ini pemerintah Indonesia harus meminta klarifikasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi perihal eksekusi. Padahal, Jokowi sudah 3 kali meminta pengampunan bagi Zaini.

“Maka kita perlu penjelasan soal hal ini,” kata Andreas.

Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dieksekusi mati di Arab Saudi kembali terjadi. Muhammad Zaini Misrin, TKI asal Bangkalan, Jawa Timur, telah dieksekusi pada 18 Maret 2018, dengan tuduhan melakukan pembunuhan.

Zaini divonis hukuman mati pada 17 November 2008. Pria yang bekerja sebagai sopir di Arab Saudi ini dituduh membunuh majikannya yang bernama Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy. Zaini ditangkap pada 13 Juli 2004.

Mulai April 2018 BMKG Prediksi Musim Kemarau

Baserta Meteorologi, K5tologi, serta Geofisika memprediksi musim kemarau akan dimulai pada April 2018 yang terjadi di sebagian wilayah di Tanah Air. Sementara puncaknya musim kemarau diperkirakan pada Agustus serta September 2018.

Mulai April 2018 BMKG Prediksi Musim Kemarau

“Daerah yang pertama memasuki musim kemarau Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, serta Bali,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers di Jakarta.

Dwikorita menjelaskan, asertaya perbedaan musim kemarau di daerah-daerah di Indonesia sebab iklim di Indonesia punya 3 pola curah hujan, yaitu tipe monsunal, tipe ekuatorial, serta tipe lokal.

Daerah yang mempunyai tipe hujan monsunal dalam 1 tahun mempunyai 1 puncak hujan yang umumnya terjadi pada Desember-Januari.

Daerah yang mempunyai tipe hujan ekuatorial dalam 1 tahun mempunyai 2 puncak musim hujan, yakni puncak musim hujan pertama pada Maret serta puncak musim ke2 pada November.

Sesertagkan tipe lokal mempunyai 1 puncak musim hujan yang periodenya kebalikan dari pola monsunal, yaitu pada Agustus.

“Jadi terjadinya musim kemarau tak merata di semua wilayah serta akan terus meluas hingga Oktober 2018,” tambah dia.

Awal musim kemarau yang dimulai di Nusa Tenggara serta Bali pada bulan berikutnya akan meluas ke Pulau Jawa, Sumatera, Ka5ntan, serta Papua.

Saat awal musim kemarau, curah hujan mencapai 150 milimeter per bulan serta terus menurun seiring terjadinya puncak musim kemarau.

Pada puncak musim kemarau yang terjadi pada Agustus -September, curah hujan berkisar antara 20-0 milimeter per bulan atau sama sekali tak ada hujan.

Namun menurut BMKG, kemarau pada 2018 diprakirakan tak separah musim kemarau pada 2015 sebab sampai dengan pertengahan 2018 iklim di Indonesia masih dipengaruhi La Nina lemah, sehingga kemarau tahun ini akan berimplikasi positif pada tanaman palawija serta tanaman semusim yang tak teralu memerlukan banyak air.

Wagub Sandi Menargetkan LRT Aakan Selesai Bulan Juli

Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menargetkan light rail transit (LRT) dapat selesai Juli 2018. Dengan begitu, fasilitas itu dapat digunakan pada Asian Games pada Agustus.

Wagub Sandi Menargetkan LRT Aakan Selesai Bulan Juli

“Saya sampaikan ke Pak Setya (Direktur Utama LRT Jakarta Satya Heragandhi) ini ada target deadline yang mempertaruhkan nama besar Indonesia,” kata Sandi saat menengok proyek LRT Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, 10 Maret 2017.

Satya Heragandhi mengatakan pembangunan proyek LRT sudah mencapai 65 persen. Dia optimistis pada Agustus LRT sudah dapat digunakan sebagai alat angkut Asian Games.

Menurut dia, pada minggu ke2 April 2018 nanti rangkaian kereta pertama sudah akan tiba di Indonesia. Rangkaian itu dikirim dari Korea Selatan menggunakan kapal.

“Kapal laut dari Korea 1 rangkaian 2 kereta. 1 bulan berikutnya kita akan nerima lagi 1 rangkaian lagi 2 kereta,” ungkap Satya.

Kereta yang sudah diuji dinamis di ‘Negeri Ginseng’ itu akan kembali diuji dinamis di Indonesia. Selanjutnya dilakukan proses commissioning serta technical adjustment pada Mei, Juni, serta Juli.