Hati-hati Dengan Jual Beli Kursi Berkedok Jalur Mandiri di PPDB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan tidak boleh ada jalur lain di luar aturan Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Apapun bentuknya, praktik jual beli kursi sekolah dilarang, termasuk jalur yang belakangan dikenal dalam PPDB dengan Jalur Mandiri.

Hati-hati Dengan Jual Beli Kursi Berkedok Jalur Mandiri di PPDB

Muhadjir menegaskan, Jalur Mandiri berpotensi memberi celah bagi terjadinya praktik pungutan liar dalam PPDB. “Kami sudah tegaskan, jual beli kursi apa pun dalihnya tidak boleh dilakukan. Termasuk dikamuflase dengan istilah-istilah yang tidak ada dalam peraturan, misalnya jalur mandiri,” tegas Muhadjir seperti dikutip dari Antara, Kamis, 5 Juli 2018.

Penegasan tersebut disampaikan Muhadjir untuk mersepon beragam pengaduan dari
masyarakat tentang adanya potensi pungutan dalam PPDB yang mengatasnamakan Jalur Mandiri. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menambahkan pihaknya juga sudah meminta agar Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.

“Sedangkan untuk iuran biaya, baru boleh dilakukan setelah siswa diterima di sekolah, bukan menjadi syarat untuk diterima,” tegas Muhadjir.

Iuran tersebut pun harus melalui komite sekolah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada, terutama dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Totok Suprayitno, mengatakan pihaknya menerima sekitar 30 pengaduan mengenai PPDB. “Keluhan masyarakat mengenai PPDB beragam, terutama mengenai adanya kecurangan dalam PPDB, kebijakan PPDB hingga pertanyaan mengenai PPDB,” sebut Totok.

Totok menambahkan pengaduan masyarakat yang masuk, salah satunya membahas mengenai adanya Jalur Mandiri yang mengharuskan orangtua membayar sejumlah uang sebelum diterima di sekolah tertentu. Pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk melakukan audit khusus ke lapangan terkait pengaduan tentang keberadaan jalur mandiri.

Sejumlah warganet juga mengeluhkan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam PPDB. Pasalnya dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPD disebutkan bahwa kuota siswa dari keluarga miskin ditetapkan minimal sebanyak 20 persen. Akun Instagram @billlaaaaff misalnya mengeluhkan dirinya yang tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan karena terbentur zonasi.

Sementara temannya yang menggunakan SKTM dapat langsung diterima. “Padahal mereka yang punya SKTM belum tentu tidak mampu, dan temen saya yang punya SKTM malah hidupnya lebih enak dibanding saya. Saya tidak mengerti Pak, saya bimbingan belajar ke sana-sini, malah hasilnya kesaing sama keluarga miskin palsu,” tandasnya.

Torpedo 533 mm Menjadi Senjata Ampuh Kapal Selam Ardadedali-404

Kapal Selam KRI Ardadedali-404 dilengkapi dengan segudang fasilitas wah. Persenjataan yang dibenamkan dalam kapal itu dipastikan bisa membuat ciut musuh.

Torpedo 533 mm Menjadi Senjata Ampuh Kapal Selam Ardadedali-404

“(KRI) mampu meluncurkan torpedo 533 mm dan peluru kendali antikapal permukaan yang merupakan modernisasi armada kapal selam TNI AL,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Totok Sugiharto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 30 April 2018.

Menurut dia, alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu adalah kapal selam kedua hasil kerja sama dengan Korea Selatan. Ardadedali-404 pun memiliki sistem pertarungan terbaru.

“KRI Ardadedali merupakan salah satu dari tiga kapal selam yang dipesan dari Pemerintah Korea di mana dua buah diselesaikan di galangan DSME dan satu lainnya di PT PAL Surabaya,” ujar Totok.

Sementara itu, kapal selam ini diberi nama oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. “Diambil dari salah satu nama senjata panah yang dimiliki oleh Arjuna (tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata),” jelas dia.

Ia beserta tim berharap agar dengan KRI Ardadedali-404 dapat menjalankan tugas dan fungsi demi kemajuan bangsa dan negara. KRI ini sedang dalam perjalanan ke Tanah Air.

OSO Minta Media Publikasikan Potensi Daerah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengapresiasi peran media massa yang mendorong pembangunan di daerah. Tanpa media, potensi-potensi di daerah tak mungkin bisa tereksplorasi.

Hal tersebut disampaikan OSO saat memberikan sambutan dalam acara diskusi Press Gathering DPD RI Tahun 2018 dengan tema ‘Perubahan UU MD3 dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Konstitusional DPD RI.

“Tulisan saudara (wartawan) bisa mempengaruhi kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, karena target kita memakmurkan daerah,” kata OSO di Singkawang, Kalimantan Barat, Sabtu, 28 April 2018.

Tujuh Hal Menarik yang Bisa Anda Lakukan di Brisbane
Atas peran dan jasanya, OSO menyebut insan media layak juga sebagai pahlawan informasi. Sebab, wartawan menyuarakan kebenaran informasi dan disebarkan ke masyarakat.

Di tengah gencarnya media sosial yang menjadi sarana penyebaran informasi hoaks, media massa bisa menjadi penangkis berita-berita hoaks.

“Walaupun ada beberapa wartawan yang menulis enggak benar, itu saja masyarakat masih percaya. Apalagi kalian selalu menulis tentang kebenaran,” tukasnya.

Belum Semua Guru Sudah Mengikuti Pelatihan HOTS

Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui belum semua guru mendapatkan pelatihan penerapan Higher Order Thinking Skill (HOTS). Kondisi ini yang membuat sebagian siswa merasa asing, karena guru pun belum pernah mengajarkan pembelajaran HOTS di dalam kelas.

Belum Semua Guru Sudah Mengikuti Pelatihan HOTS

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar serta Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, tujuan penerapan HOTS pada soal UN adalah untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi para siswa. Untuk itu, penerapan HOTS pun bukan tanpa persiapan, Kemdikbud mengaku telah melatih para guru untuk penerapan HOTS ini sejak dua tahun lalu.

“Guru-guru sudah kita latih sejak dua tahun lalu. Bahkan untuk guru-guru SMA, itu yang pertama kali dilatih sejak 2016,” ungkap Hamid di kantor Kemdikbud, Jakarta Pusat, Senin, 23 April 2018.

Namun, Hamid mengakui, tak semua guru mendapat jatah pelatihan. Sehingga soal HOTS masih dianggap asing, terutama bagi siswa.

Di sisi lain, HOTS harus segera diterapkan agar peringkat kualitas pendidikan Indonesia pada Programme for International Students Assessment (PISA) serta Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) setara dengan kualitas pendidikan di negara-negara maju.

“Memang butuh waktu, tapi kita kan tidak mungkin memperkenalkan soal itu nanti setelah gurunya ditatar semua, jadi harus paralel,” jelas dia.

Pelatihan guru untuk penerapan HOTS dilakukan dengan sistem descending, dari lingkup besar ke lingkup yang lebih kecil. Hamid menuturkan, pelatihan pertama kali ditujukan kepada instruktur di tingkat nasional serta menjalar ke provinsi.

“Setelah itu pelatihan untuk guru-gurunya. Sekarang kita sudah bukan sosialisasi lagi, tapi sudah pelatihan guru. Jadi ini terus kita lakukan,” ujar Hamid.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengkritisi pelaksanaan UNBK SMA 2018 yang menyisipkan soal HOTS. Satriwan menganggap HOTS tidak tepat bila disisipkan pada soal-soal UN.

Mengingat kondisi siswa masih berada pada tingkat C1 hingga C3 (mengingat, memahami, serta menerapkan) atau masih dalam tingkatan keterampilan berpikir rendah (lower).

Bila siswa diminta berpikir pada level HOTS, dia juga meminta guru untuk menampilkan proses pembelajaran HOTS di dalam kelas. “Percuma saja soal-soal ujiannya di level tinggi, tetapi proses pembelajaran siswa tidak pernah menyentuh kemampuan berpikir kritis, evaluatif, serta kreatif,” sebut Satriawan.

Faktanya, para guru serta siswa hanya fokus mengulas soal UN tahun-tahun sebelumnya saat menjelang UN. Siswa dilatih mampu menjawab soal-soal secara cepat serta tepat.

“Jadi di lapangan, pembelajaran tidak diarahkan kepada proses menumbuhkan kesadaran serta keterampilan berpikir kritis. Inilah salah satu cacat dari pelaksanaan UN sedari dulu,” tuturnya.

Presiden Tengok Bandara Internasional Jabar

Presiden Joko Widodo meninjau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Dia telah bertolak menuju Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Selasa, 17 April 2018, Presiden berangkat menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung. Dia menumpangi Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Presiden didampingi beberapa pejabat. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Rombongan tiba Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, pukul 14.05 WIB. Mereka kemudian berganti menggunakan helikopter Super Puma TNI AU langsung menuju Kabupaten Majalengka untuk meninjau proyek BIJB, Kertajati.

Selesai meninjau BIJB, Presiden kembali menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung. Pada malam harinya, Presiden menghadiri peringatan hari lahir ke-58 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gedung Sasana Budaya Ganesa, Kota Bandung.

Presiden tak bermalam di Tanah Pasundan. Selesai menghadiri acara PMII, Presiden dan rombongan akan kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

33 Korban Tewas di Jadetabek, Akibat Miras Oplosan

Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 33 korban tewas akibat minuman keras (miras) oplosan. Jumlah korban tewas itu tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek).

33 Korban Tewas di Jadetabek, Akibat Miras Oplosan

“Keseluruhan yang kita data kemarin, update ada 33 (orang) yang meninggal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 15 April 2018.

Teranyar, dua orang tewas akibat miras oplosan terjadi di Tangerang Selatan. Polisi telah mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti.

“Pelaku yang di Tangerang Selatan itu sudah kita tangkap, ada lima orang. Dia memproduksi untuk jenis dari mansion dan satu lagi ada minumam keras sejenis, selain mansion ada satu lagi ya,” jelas dia.

Argo menyebut para pelaku mengemas miras oplosan dalam kemasan botol miras asli. Ia mengajak pihak kepolisian mendalami maraknya kasus tersebut.

“Itu dia menggunakan botol-botol yang kosong sesuai dengan merek itu kemudian dioplos sendiri. Kemudian ditutup dengan dilak sendiri dengan alat sehingga seolah-olah dia itu asli,” tuturnya.

Pemberangkatan Umrah Diulur oleh Abu Tours

Kristiawan, semestinya sudah berangkat umrah pada 13 Januari 2018 dengan Abu Tours. Nyatanya, hingga hari ini, dia belum berangkat malah masalah makin rumit.

Pemberangkatan Umrah Diulur oleh Abu Tours

“Saya seharusnya berangkat di 13 Januari, dipindah ke 20 Januari, dan dipindah ke 10 Februari. Setelah itu tidak pernah ada info lagi bagaimana status keberangkatan kami,” ujar Kristiawan di kantor Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 April 2018.

Kristiawan mengaku sudah mendaftar sejak Januari 2017. Bahkan, sebelum mendapat jadwal keberangkatan, Kristiawan sudah membayar lunas.

“Waktu itu saya membeli paket seharga Rp19.500.000 untuk satu pax dan saya juga membayar asuransi. Jadi total kewajiban sudah dilunasi ke pihak Abu Tours,” beber dia.

Senasib, Azis Kambey, sudah daftar berangkat umrah sejak April 2017. Dia rencananya berangkat bulan ini.

“Tapi nggak ada kejelasan,” tukas dia.

Azis berharap crisis center bagi korban Abu Tours segera dibuka. Ini untuk membantu korban biro umrah nakal itu.

“Kita lihat kan belum ada crisis center di sini. Makanya kami minta dibuka posko Crisis Center untuk teman-teman yang belum tahu,” pungkas dia.

Hari ini, perwakilan korban Abu Tours Jabodetabek melaporkan pemilik Abu Tours, Hamzah Mamba ke Bareskrim Polri.

Kisah Dokter Terawan Dikatakan Sebagai Media Untuk Memecah Belah IDI

Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyayangkan bocornya surat rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) terkait pemecatan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Mayjen dr Terawan Agus Putranto SpRad (K). IDI menilai ada upaya memecah belah pihak-pihak tertentu dengan menyebarkan surat yang seharusnya bersifat internal dan rahasia tersebut.

Kisah Dokter Terawan Dikatakan Sebagai Media Untuk Memecah Belah IDI

“Ini adalah unsur kesengajaan. Kalau kita simak dengan baik kenapa bisa bocor kalau tidak ada suatu tendensi di situ,” kata Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis di kantor PB IDI, Jakarta, Senin, 9 April 2018.

Ilham membantah polemik Terawan terjadi karena persaingan internal IDI. Ia justru menilai ada pihak lain dalam kasus ini.

“Saya mengatakan ini upaya untuk memecah barisan IDI yang tadinya solid, jadi berbeda pendapat. Saat ini kita dalam suatu proses untuk membuat masalah ini menjadi sesuatu yang terang. Dengan begitu akan kita ketahui siapa sih yang berdiri di belakang kehebohan ini,” ucap Ilham.

Sebelumnya, MKEK menjatuhkan putusan berupa pemecatan sementara kepada Terawan selama 12 bulan dari keanggotaan IDI, sejak 26 Februari 2018-25 Februari 2019. PB IDI dan organisasi profesi kedokteran terkait diminta menindaklanjutinya. Belakangan surat putusan itu tersebar ke publik.

Tiga Pelajar Luka Akibat Tawuran Pecah di Cengkareng

Tawuran pelajar kembali pecah di Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis, 5 April 2018 malam. Tiga orang pelajar mengalami luka bacok dan sebuah sepeda motor milik ojek online dibuang ke kali.

Tiga Pelajar Luka Akibat Tawuran Pecah di Cengkareng

Kapolsek Cengkareng Kompol Khoiri mengatakan kedua kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jakarta saling serang di depan pabrik air mineral, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Karena kalah jumlah, satu kelompok lari. Mereka kemudian meminta pertolongan sejumlah petugas ojek online yang mangkal dekat lokasi kejadian. Karena maksud ingin menolong, satu sepeda motor milik pengemudi ojek online, Tri Gunadi, dibuang ke Kali Mookevart.

“Beruntung kejadian langsung direspon, tim pemburu preman langsung ke lokasi dan membubarkan kelompok pelajar. Beberapa orang kami tangkap,” ucap Khoiri ketika dikonfirmasi, Jumat, 6 April 2018.

Kejadian ini membuat tiga pelajar yang terlibat terluka. Mereka terkena luka bacok di tangan, badan, dan bagian dada. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. “Dua di antaranya masih dirawat, sementara satu pelajar sudah pulang tadi malam,” ucap Khoiri.

Kini untuk penyidikan lebih lanjut, enam orang pelajar dari salah satu SMK di Pluit Jakarta Utara diamankan dan dibawa menuju Mapolsek Cengkareng. “Dari keenam pelajar itu didapati senjata tajam seperti celurit, golok, dan benda lainnya,” ujar Khoiri.

Tak hanya itu, usai kejadian, polisi kemudian menyisir kejadian dan mengamankan empat orang lainnya. Mereka kemudian diamankan untuk dilakukan pemeriksaan. Guru serta orang tua mereka telah dipanggil untuk pemeriksaan.

“Total semua yang diamankan ada 10 orang. Saat ini masih dalam pemeriksaan. Kami panggil orang tua dan guru berharap ada efek jera untuk mereka,” tutup Khoiri.

Antisipasi Kebakaran Bangunan Cagar Budaya Didukung oleh Ikatan Arkeolog

Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) menggelar seminar ‘Belajar dari Kebakaran Bangunan Cagar Budaya dan Rumah Adat’. Seminar ini untuk memberi pembakalan kepada pemangku kepentingan agar melindungi cagar budaya dari bencana kebakaran.

Antisipasi Kebakaran Bangunan Cagar Budaya Didukung oleh Ikatan Arkeolog

“Ini adalah respons IAAI atas terjadinya berbagai bencana kebakaran di bangunan-bangunan cagar budaya dan rumah adat. Apa yang terjadi sangat memprihatinkan,” kata ketua IAAI, Wiwin Djuwita Ramelan di Auditorium Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 5 April 2018.

Wiwin mengatakan sepanjang Januari-Februari 2018, terjadi dua bencana kebakaran yang menghanguskan cagar budaya, yaitu di Museum Bahari, Jakarta Utara dan kawasan pecinan di Kelurahan Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

“Namun kita tak harus saling menyalahkan, namun bersama-sama kita harus paham bagaimana merawat bangunan cagar budaya berdasarkan etika,” imbuh Wiwin.

Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid menilai kesadaraan masyarakat akan potensi kebakaran masih rendah. sebab itu diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana kebakaran.

“Untuk mencegah terjadi kebakaran itu tanggung jawab kita semua. Pengguna dan penghuni di lingkungan tersebut. Namun problemmya kesadaran kita masih sangat terbatas. Kesadaran ini masih perlu ditingkatkan, sehingga kita bisa waspada 24 jam,” kata dia.

Seminar ini menghadirkan empat orang narasumber, di antaranya; Arsitek Pelestari, Yori Antar; Anggota Tim Sidang Pemugaran Pemprov DKI Jakarta, Oesrifoel Oesman; Kadis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pemprov DKI Jakarta, Subejo; serta Direktur Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Bappenas, Almich Alhumami.